Catatan Sang Pelajar

“Seminar Pengelolaan Zakat di Indonesia” yang dilaksanakan pada hari kamis, 28 januari 2010 yang dihadiri oleh Faturrahman Djamil (Wakil ketua komisi fatwa MUI) dan Amelia Fauzia (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah) merupakan langkah konkrit perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat sentralistik walaupun ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang terut mengelola. Keadaan sekarang barangkali tidak akan berlangsung lama mengingat keinginan pemerintah untuk mengelola zakat secara sentralistik. Artinya, zakat dikelola oleh lembaga negara yang berada di bawah naungan pemerintah.

Muhammad Gufron Hidayat, Mahasiswa Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 100 hari pemerintahan KIB jilid II hampir dua pekan berlalu namun rumor 100 hari ini masih hangat untuk diperbincangkan. Media sebagai pilar demokrasi tak dipungkiri punya andil besar dalam memerihkan spekulasi yang beredar seputar 100 KIB jilid II. Media menampilkan berita silih berganti antara pujian dan kritikan yang dilontarkan berbagai kalangan. Pemerintah mengklaim program 100 hari yang telah dicanangkan 100 % berhasil (Sindo, 8 Feb 2010), namun kritik konstuktif pun tak urung didengungkan oleh berbagai kalangan khususnya masyarakat bawah yang merasa program 100 KIB jilid II telah gagal dilaksanakan.

Muhammad Gufron Hidayat, Mahasiswa Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta   Tanggapan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi merupakan wujud konkrit kepedulian masyarakat terhadap Indonesia tercinta. Demonstrasi yang menghasilkan 10 tuntutan sejatinya diapreasiasi pemerintah dengan terbuka serta merealisasikannya dalam tindakan nyata. 10 tuntutan domonstran tersebut adalah Basmi korupsi hingga akarnya, Tuntaskan mega skandal Bank Century, Tunda kesepakatan perdagangan bebas (ACFTA), Nonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, Reshuffle menteri yang tidak optimal, Tegakan supremasi hukum dan HAM, Reformasi lembaga penegak hukum, Menaati putusan MA soal ujian nasional, Kenaikan anggaran pendidikan, Menaikan upah buruh dan hentikan PHK (Republika, Jumat 29 Januari 2010). Lalu bagaimanakah sikap pemerintah menyikapi tuntutan tersebut?