100 Hari dan Kenaikan Gaji

Muhammad Gufron Hidayat,
Mahasiswa Ekonomi Islam
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

100 hari pemerintahan KIB jilid II hampir dua pekan berlalu namun rumor 100 hari ini masih hangat untuk diperbincangkan. Media sebagai pilar demokrasi tak dipungkiri punya andil besar dalam memerihkan spekulasi yang beredar seputar 100 KIB jilid II. Media menampilkan berita silih berganti antara pujian dan kritikan yang dilontarkan berbagai kalangan. Pemerintah mengklaim program 100 hari yang telah dicanangkan 100 % berhasil (Sindo, 8 Feb 2010), namun kritik konstuktif pun tak urung didengungkan oleh berbagai kalangan khususnya masyarakat bawah yang merasa program 100 KIB jilid II telah gagal dilaksanakan.

Berbagai analisis mengenai missmatch antara pemerintah dan ekspektasi masyarakat pun merebak. Sebagian pengamat menilai bahwa aksi “klaim sepihak” mengenai 100 Hari KIB jilid II ini ditenggarai disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai program 100 Hari itu. Pemerintah berpandangan bahwa 100 Hari adalah program penguatan pondasi yang akan dilanjutkan pada masa pemrintahan lima tahun ke depan. Namun, masyarakat yang terlanjur kecewa dengan kinerja pemerintahan dari periode ke periode mengharap bahwa program 100 Hari adalah program penuntasan permasalahan bangsa yang kian hari kian menumpuk di berbagai sendi kehidupan.

Mari kita tinggalkan sejenak mengenai spekulasi yang beredar. Konklusinya, bagaimanapun alibi pemerintah terhadap program 100 Hari, dipandang masyarakat luas sebagai sebuah “ketidakberhasilan” yang perlu dievaluasi agar kinerja selanjutnya dapat ditingkatkan.

Belum surut kekecewaan masyarakat mengenai program 100 Hari, pemerintah kembali mendengungkan kabar kontroversial untuk menaikan tunjangan gaji. Di tengah kesejahteraan yang masih menjadi barang langka bagi sebagian masyarakat, serta berbagai kebijakan pemerintah yang kurang popular bagi rakyat, kebijkan kenaikan tunjangan gaji bagi pemerintah serta tunjangan lain yang bersifat eksklusif terasa tidak wajar dilakukan.

Hasil survey yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) patut menjadi catatan. Data bulan maret 2008 menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin diIndonesia mencapai 34, 96 juta atau 15 % dari total penduduk. Permasalahan lain pun seperti PHK mengungtit dengan rasio yang cukup menghawatirkan. Penulis sepakat dengan 72 % responden jajak pendapat Seputar Indonesia (SI) yang berpendapat bahwa kenaikan gaji pemrintah belum layak dilakukan.

Apakah kenaikan gaji ini merupakan kado 100 Hari KIB jilid II? (*)