KEMBALI KEPADA RAKYAT

Muhammad Gufron Hidayat,

Mahasiswa Ekonomi Islam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

Tanggapan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi merupakan wujud konkrit kepedulian masyarakat terhadap Indonesia tercinta. Demonstrasi yang menghasilkan 10 tuntutan sejatinya diapreasiasi pemerintah dengan terbuka serta merealisasikannya dalam tindakan nyata. 10 tuntutan domonstran tersebut adalah Basmi korupsi hingga akarnya, Tuntaskan mega skandal Bank Century, Tunda kesepakatan perdagangan bebas (ACFTA), Nonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, Reshuffle menteri yang tidak optimal, Tegakan supremasi hukum dan HAM, Reformasi lembaga penegak hukum, Menaati putusan MA soal ujian nasional, Kenaikan anggaran pendidikan, Menaikan upah buruh dan hentikan PHK (Republika, Jumat 29 Januari 2010). Lalu bagaimanakah sikap pemerintah menyikapi tuntutan tersebut?

Jika melihat realita, nampaknya 10 tuntutan tersebut hanya “bumbu penyedap” proses demokrasi yang sedang berjalan saja. Betapa tidak, Pemerintah acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. Penambahan alokasi dana belanja pegawai hingga senilai Rp. 158 triliun pada APBN 2010 yang mengalahkan alokasi subsidi senilai Rp. 157 triliun merupakan salah satu indikator betapa lemahnya empati pemerintah terhadap rakyatnya.

Padahal, jika diurai lebih lanjut, rakyat kecil lah yang lebih berhak menggunakan anggaran tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penambahan anggaran gaji pemerintah juga berdampak sistemik karena sebagai mana kebiasaan, dengan naiknya anggaran gaji pejabat dan PNS akan menaikan pula harga kebutuhan pokok. Jika sudah demikian, rakyat kecil pula yang dirugikan.

Peningkatan anggaran tersebut sangat ironi bila disandingkan dengan kinerja pemerintah selama 100 hari kemarin. Berbagai lini baik itu hukum, ekonomi, pendidikan, pelayanan umum, menjadi sorotan yang tidak ada habisnya. Praktek mafia hukum yang menggurita masih menjadi tontonan umum, Skandal mega Century belum usai diperkarakan, sistem pendidikan yang amburadul nyata di depan mata, seolah bukan hal luar biasa. Lalu untuk kepentingan apa peningkatan gaji tersebut jika kinerja pemerintah malah semakin menurun?

Evaluasi masyarakat lewat demonstrasi yang dilakukan sejatinya menjadi renungan bagi pemerintah untuk kembali kepada rakyat. Ungkapan presiden yang menyatakan rakyat bebas mengkritik sejatinya ditindaklanjuti dengan aplikasi pemerintah terhadap kritikan yang disampaikan oleh rakyat. (*)