MENANTI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

Pasca kemenangannya pada pemilu lalu, pasangan SBY-Boediono kini memiliki pekerjaan berat menyusun kabinet lima tahun ke depan. Ungkapan tersebut cukup beralasan lantaran berbagai faktor menjadi pertimbangan mengapa penyusunan kabinet ini dianggap berat.

Pertama, fakta menunjukan kemenangan SBY-Boediono merupakan hasil “koalisi gendut” berbagai parpol. Pada akhirnya, sebagaimana diungkapkan Irfan Ridwan Maksum (Sindo, 12 Oktober 2009) hal ini akan memunculkan dilema birokrasi versus demokrasi. Pada titik ini, pasangan SBY-Bodiono diuji, tetap mempertahankan koalisi dengan memberikan jatah kursi secara “proporsional” atau memilih “kalangan profesional” yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke.

Kedua, menyangkut kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini kemudian terejawantahkan pada berbagai sendi kehidupan semisal pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, ekonomi, keamanan dan berbagai hal lainnnya. Kesejahteraan yang dicita-citakan belum menyentuh rakyat secara keseluruhan. Padahal, tak dinyana lagi, bahwa kesejahteraan yang menyuluruh merupakan salah satu butir Pancasila yang menjadi ideologi negara.    

Ketiga, wacana globalisasi yang tengah mengemuka, menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet mendatang. Sejarah mencutat, kerapkali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan pesanan negara adikuasa bahkan corporate multinasional. Dewasa ini, pintu globalisasi semakin luas terbuka, bahkan sektor publik menjadi incaran langsung. Krisis global lalu yang diawalai oleh kasus subprime mortgage menjadi cambuk bahwa globalisasi dapat menggoyang stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Kita harus aware, bahwa globalisasi bukanlah madu penghilang pahit, bahkan ia ibarat racun mematikan yang bisa membunuh. Jika sudah demikian, siapa lagi yang rugi jika bukan rakyat.

Disinilah urgensi efektifitas pemerintahan SBY-Boediono kentara. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu merekatkan barisan parpol tanpa sedikitpun mengesampingkan nilai profesionalisme. Bagaimanapun, kesatuan mampu melahirkan kemajuan. Pemerintahan yang efektif diharapkan pula mampu menjawab berbagai tantangan untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya sekarang, mampukah pemerintahan SBY-Boediono mewujudkan hal tersebut? Tak ada salahnya jika kita optimis. (*)